Setahun Kepemimpinan Direktur RSD Madani: Janji Mangkrak, Kunjungan Pasien Meroket Turun, Internal

Pekanbaru, seputarriau.co — Sejak Adi Darma dilantik sebagai Direktur RSD Madani pada September 2025, sorotan publik tak pernah reda. Pidato awalnya menekankan empat pilar: keharmonisan internal, peningkatan kunjungan pasien, jaminan ketersediaan alkes (Alat Kesehatan*red) -BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), dan kepuasan pasien. Enam bulan kemudian, laporan lapangan justru menggambarkan arah berlawanan.

Kunjungan pasien menurun  
Data rumah sakit menunjukkan bahwa sejak Desember 2025 hingga awal Maret 2026 tren rawat jalan dan rawat inap stagnan lalu menurun. Februari 2026 mencatat hanya 111 pasien rawat inap dalam sebulan—rata-rata tiga orang per hari. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang daya tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap RSD Madani.

Alkes dan BMHP kosong

Penyebab utama hilangnya pasien tampak pada krisis logistik. Reagen laboratorium dasar kosong selama berbulan-bulan, memaksa sampel dikirim ke laboratorium luar. Layanan rontgen pun lumpuh sejak September 2025 karena BMHP habis dan alat rusak tak diperbaiki. Akibatnya, pasien dirujuk ke RS Prima atau rumah sakit lain, bahkan ada yang ditolak karena obat dan BMHP tidak tersedia.

Gejolak tenaga kesehatan

Di dalam tembok rumah sakit, kebijakan rotasi nakes yang diterapkan 2–3 kali dalam dua bulan (Januari–Februari 2026) memicu keresahan. Staf mengaku kehilangan ritme kerja, beban psikologis naik, dan kualitas pelayanan tergerus. Tambahan luka: usulan jasa radiasi bagi radiografer ditolak tanpa penjelasan, padahal itu hak profesi yang diakui.

Masalah keuangan dan transparansi

Pengelolaan BLUD juga disorot. Pembagian jasa pelayanan (jaspel) November 2025–Februari 2026 belum dicairkan meski seharusnya rutin bulanan. Upah PPPK dipotong tanpa rincian yang jelas, memicu protes internal. Di tengah kabar gaji direktur sekitar Rp39 juta/bulan, fasilitas rumah sakit yang dulu terawat kini banyak rusak dan mangkrak, sementara janji perbaikan masih sebatas wacana.

Tuntutan Evaluasi
Walikota Pekanbaru saat pelantikan menegaskan kontrak kinerja: peningkatan standar pelayanan publik dan kualitas layanan kesehatan. Namun, setahun berjalan, indikator kunjungan pasien dan kepuasan justru menurun. Publik kini mendesak Pemko Pekanbaru turun tangan, melakukan audit manajerial dan operasional, serta memastikan RSD Madani kembali fokus pada fungsi utamanya—melayani warga Pekanbaru dengan standar yang layak.

(MN)