Gubri Buka Rakerda REI Riau, Kepemilikan Rumah Kurang Mampu Menjadi Agenda Pembahasan

PEKANBARU, seputarriau.co - Gubernur Riau Drs H. Syamsuar MS.i, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dewan pengurus daerah Realestat Indonesia, Riau, Selasa (24/9) di salah satu hotel Jalan Sudirman.

Pembukaan Rakerda dengan tema Memperkuat Peran REI Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah untuk Pemenuhan Rumah MBR, ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Riau.

Dalam sambutannya Syamsuar mengatakan sangat menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah dan upaya dari DPD REI Provinsi Riau untuk membangun koordinasi dan komunikasi pengurus dan anggota REI se Provinsi Riau. 

"Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Provinsi Riau ini merupakan salah satu sarana strategis dalam mengevaluasi kembali program-program yang telah ditetapkan organisasi selama tahun 2018, sekaligus untuk mengidentifikasi permasalahan di bidang properti dan perumahan serta menyusun program program strategis di tahun 2019 ini," ungkap Syamsuar.

Menurut Gubernur Syamsuar, keberadaan REI sebagai organisasi asosiasi industri perumahan telah lama menjadi mitra pemerintah di sektor jasa pengembangan perumahan hingga sekarang ini.

"Kami melihat begitu besarnya kontribusi REI dalam pembangunan, telah banyak membantu pemerintah dalam penyediaan perumahan," kata Syamsuar.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat dari 904.758 unit di tahun 2015 menjadi 1.132.621 unit pada tahun 2018. Secara keseluruhan selama periode 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah dengan komposisi 70 persen rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30 persen rumah non MBR.

Dibebetkan orang nomor satu di Riau itu, bahwa pada 2019, Kementerian PUPR menargetkan capaian Program Sejuta Rumah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1,25 juta rumah. Capaian program Sejuta Rumah per Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit.

Tingginya kebutuhan rumah yang harus dipenuhi memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, terobosan dan inovasi guna memperkuat program tersebut. Untuk itulah keberadaan REI perlu aktif secara optimal sebagai mitra dari pemerintah dalam mendukung kepentingan pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

"Besar harapan saya, REI dapat menjadi salah satu integrator stakeholder strategis dalam pembangunan di Provinsi Riau, dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau saya mengajak seluruh asosiasi perusahaan yang ada di negeri Melayu ini untuk ikut bersinergi di dalam perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Kita juga akan menyongsong terbukanya gerbang barat Indonesia setelah nantinya Roro Dumai-Malaka sudah berfungsi didukung dengan jalan Tol Dumai- Pekanbaru, tentunya ini akan menjadi percepatan urat nadi pembangunan di wilayah Provinsi Riau," ungkap Syamsuar.

Diharapkan, sambung Syamsuar, Rakeda ini melahirkan rumusan dalam meningkatkan pertumbuhan investasi di sektor properti, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan target pembangunan Indonesia dapat segera terwujud.

Sebelumnya Ketua Panitia Rimadona SE.MM, dalam sambutannya mengatakan, Rakerda ini diikuti 177 anggota yang aktif dan hal ini dilaksanakan 3 tahun sekali dengan salah satu tujuannya untuk mencari solusi terkait kebijakan pemerintah dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat.

Sementara itu Ketua DPD REI Riau Nurzafri SE, menyebutkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi REI, teruma masalah pertanahan. "Kami mengharapkan stakeholder yang hadir pada hari ini dapat memberi solusi supaya dapat diatasi," katanya.

"Kami (REI) adalah garda terdepan dalam pemenuhan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Kiranya kerja sama dengan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah terus terjalin," ucap Nurzafri.