Bunda Azlaini Agus Dukung Gubri Tuntaskan Lahan Masyarakat dengan PT SIR

PEKANBARU, seputarriau.co - Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan atas Langkah Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution dalam membentuk tim gabungan untuk menuntaskan permasalahan masyarakat dengan PT. Surya Intisari Raya (PT. SIR)

Salah satu dukungan datang dari Tokoh Masyarakat Riau, Hj Azlaini Agus, SH MH yang menyatakan siap mendukung penuh itikat baik Gubri dalam penyelesaian permasalahan tersebut, serta mengajak elemen Masyarakat Riau untuk memberikan dukungan kepada Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik antara warga masyarakat dengan PT SIR yang sudah berlangsung sejak lama.

Menurut catatan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau katanya, konflik agraria yang terjadi di Riau sejak sebelum reformasi hingga kini jumlahnya mencapai lebih dari seribu kasus, dan pada umumnya penyelesaiannya tidak menguntungkan masyarakat.

"Karena itu langkah Gubri membentuk Tim gabungan harus kita dukung," tegasnya, Sabtu (30/12/2023)

Ia mengharapkan, kerja Tim gabungan harus terencana dengan baik, transparan dan terukur, serta diawasi langsung oleh Gubri. Karena Tim gabungan semacam ini sudah pernah dibentuk sebelumnya, seperti dalam pelaksanaan Program Riau Hijau. Namun, nyatanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan menguap begitu saja.

Selama ini tambahnya, "beberapa Satker yang terkait dengan konflik agraria seperti Dinas Perkebunan dan DLHK, tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan konflik. Bahkan untuk meminta data dan informasi pun kedua dinas tersebut dinilai sangat tertutup", terang bunda Azlaini Agus.

"Saya dan WALHI Riau pernah memfasilitasi warga dengan Disbun untuk mendapatkan penjelasan, informasi, dan data tentang seberapa besar realisasi peruntukan 20 persen HGU PT SIR untuk warga sekitar sebagaimana yang diatur oleh peraturan per- undang-undangan", Cakapnya.

"Tapi Kadisbun Riau yang waktu itu diwakili oleh seorang Kabid-nya berkelit, dan datanya bias. Bahkan ketika warga meminta naskah paparannya, yang bersangkutan mengatakan meminta waktu untuk memperbaiki naskah paparan tersebut. Tapi nyatanya sampai 2 bulan perbaikan naskah itu tak kunjung diberikan", katanya.

"Seperti ada yang ditutup-tutupi, tidak ada keterbukaan informasi. Bagaimana mereka akan menyelesaikan konflik, kalau meminta informasi saja dipersulit," jelasnya.

Menurutnya, Kadisbun selalu berhalangan kalau diundang, sering mewakilkan kepada pejabat yang tidak kompeten. Hal tersebut juga menunjukkan tidak adanya komitmen untuk menolong warga.

Hal yang serupa juga terjadi dengan DLHK, yang banyak dikeluhkan oleh para Aktivis NGO yang melakukan pendampingan terhadap warga.

"Kita mendukung upaya Pak Gubri untuk menyelesaikan konflik warga dengan PT SIR serta ratusan konflik lainnya. Tetapi Pak Gubri harus terlebih dulu membenahi komitmen dan kinerja Kadisbun dan Kadis LHK. Jika tidak dibenahi, maka Tim Gabungan yang dibentuk tidak akan menghasilkan apa-apa untuk masyarakat," saranya.

"Saya mendukung penuh "itikat baik" Pak Gubri untuk menyelesaikan konflik yang merugikan masyarakat itu. Namun itikat baik itu hanya bisa berhasil jika Satker terkait dibenahi terlebih dulu," tutup bunda Azlaini agus yang pernah menjabat di ombusman.

(rls/MN)