Tahun Ini 3500 Guru Akan Direktrut Dan Dijadikan PNS

seputarriau.co - Pada tahun ini pemerintah akan berencana merekrut 3.500 guru dalam program Guru Garis Depan (GDN) yang nantinya akan mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan memastikan bahwa merekan akan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terang Anies, pemerintah saat ini menyadari untuk menjadi guru di daerah tepencil bukan merupakan hal yang mudah. Tidak semua sarjana yang ingin mengajar di daerah yang tepelosok dan terpencil.

"Mereka akan menjadi guru di tempat-tempat yang no body wants to be there," jelas Anies melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/02/2016).

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah akan memberikan insentif yang lumayan bagi para guru yang ingin mengabdi di daerah terpencil.

"Guru-guru (GDN) tidak diberikan rumah dinas, agar mereka tidak homeless saat selesai dinas, tetapi akan mendapatkan rumah permanen," kata Anies.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Anies, sudah berdiskusi dengan Bank BNI untuk memberikan insentif tersebut kepada para Guru Garis Depan (GDN).

Bagi guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil akan mendapatkan kemudahan kredit rumah dengan luas tanah sekitar 2.000-an meter persegi.
"(Guru) diberi fasilitas kredit rumah dengan semua kemudahan kreditnya, dengan tanah yang luasan sekitar 2.000-an meter persegi," kata Anies.

Pada Rabu kemarin ribuan guru tidak tetap dari berbagai kota yang tergabung dalam tenaga honorer kategori 2 (K2) melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aksi demo ini berlanjut hari ini.  

Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Jika mereka ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Banyaknya guru honorer di daerah-daerah tak terlepas dari keputusan pemerintah pada 2001 yang menyatakan guru adalah PNS daerah. Akibatnya pejabat daerah berlomba-lomba mengangkat guru honorer tanpa pertimbangan matang, sebagian sebagai ajang kampanye peserta pilkada.


(IS)