Pemprov Riau Ajak Pengusaha Exportir Cari Solusi Isu CPO dan Biodisel di Parlemen Uni Eropa

PEKANBARU, seputarriau.co  - Adanya laporan dari  Parlemen Uni Eropa berjudul On Palm Oil and Deforestation of Rainforests serta pelanggaran HAM, Dengan dua alasan besar keluarnya resolusi sawit. laporan tersebut Berdampak sangat mengkhawatirkan, sebagian besar dari produksi minyak sawit global melanggar hak asasi manusia dan standar sosial.

Pemerintah langsung bereaksi keras atas keputusan Parlemen Uni Eropa mengeluarkannya resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis sawit.

Di Tempat Yang berbeda Pemerintah Provinsi Riau membahas Tudingan dari Uni Eropa terkait laporan tersebut dan adanya subsidi dari Pemerintah kepada Perusahaan Pengexpor CPO dan Biodisel,   selasa ( 26/02/2019) bertempat di gedung Kantor Perdagangan Provinsi Riau.

Tudingan dari Uni Eropa, bahwa pengexpor CPO dan Biodisel mendapat subsidi dari Pemerintah ke pelaku usaha perkebunan, maka pihak mereka membeli CPO dan Biodisel Indonesia dengan harga murah, sehingga imbasnya harga beli TBS rakyat menurun. 

Gabungan Pengusaha Ekspor Impor Provinsi Riau ( GPEI - Riau) Bersama Directorate General Pemerintah Indonesia, Perwakilan dari pengusaha perkebunan kelapa sawit-Riau, Aspekpir Indonesia Provinsi Riau, exspor barang dagang provinsi Riau serta Wakil Kepala dinas perdagangan provinsi Riau diskusi minta kepada Pemerintah Indonesia berdaulat dan bermartabat dalam Mencari Solusi Tudingan dari Uni Eropa dan Anjloknya Harga TBS sawit Rakyat.

Sekjend Gabungan Pengusaha Ekspor Impor Provinsi Riau, Supianto meminta pemerintah Arif mencari solusinya dan tidak diatur oleh negara lain," Jangan kita mau diatur oleh bangsa lain, Negara yang penuh kekayaan Sawit Ini sudah seharusnya Memikirkan Harga TBS yang bisa mensejahterakan Rakyatnya", Ungkap supianto.

 

(MN)