Terapkan Perda PPLH, DLH Bengkalis Harapkan Partisipasi Semua Pihak

Foto : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, H Arman AA SE
BENGKALIS, seputarriau.co  - Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penataan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis, penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga melibatkan partisipasi semua pihak.
 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, H Arman AA akhir pekan kemarin menyebutkan, dengan telah disahkannya Perda PPLH dapat menjadi acuan bagi pihaknya dalam hal pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup kedepannya. Penataan masalah lingkungan menjadi sangat penting dalam upaya menyelamatkan ekosistem serta yang tak kalah pentingnya adalah menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi perizinan menyangkut beberapa aspek seperti izin Amdal, UKL dan UPL.
 
"Dengan telah disahkannya Perda PPLH oleh DPRD Bengkalis, kita ada acuan kerja bagi stakeholder di bidang lingkungan, khususnya kami di DLH. Untuk menjalankan Perda tersebut nantinya saya mengharapkan partisipasi semua pihak kalangan masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah disrmua tingkatan, lembaga vertikal, pegiat lingkungan, pers serta masyarakat," terang Arman.
 
Selain partisipasi masyarakat sambung  Arman juga menjadi tanggungjawab pihak swasta khususnya usaha yang berdampak terhadap lingkungan, karena dalam Perda sudah diatur point-point tentang penyelamatan atau perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam Perda PPLH juga diuraikan penyelesaian masalah atau sengketa lingkungan serta sanksi pidana terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pihak manapun atas kerusakan lingkungan hidup. 
 
Perda PPLH tambahnya, menjadi penting sebagai payung hukum untuk penerbitan ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Bupati (Perbup) atau Instruksi Bupati (Inbup) terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup kedepannya. Sejumlah persoalan dalam penataan lingkungan maupun kerusakan lingkungan sudah terurai dalam Perda PPLH."Setelah PERBUP atau INBUP yang mengatur tentang regulasi tekhnis pelaksanaan Perda keluar dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah kita akan lanjutkan dengan melakukan sosialisasi ke berbagai pihak berkompeten diseluruh kabupaten Bengkalis," papar Arman.
 
 
(DEW)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar