Legislator PKB Minta Gubri Revisi Pergub Pajak BBM

Foto : Abdul Wahid, Ketua Fraksi PKB Riau
PEKANBARU, seputarriau.co - Sejak tanggal 20 Januari 2018 lalu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Provinsi Riau naik dari Rp 7.900 menjadi Rp.8.000 per liter. Walau kenaikan hanya sebesar Rp100 per liter, tapi ini sangat "mencekik"  masyatakat, pasalnya jenis Premium yang harganya jauh lebih murah, belakangan juga sulit didapat di SPBU yang ada.

Untuk itu DPRD Riau minta pada Gubernur Riau untuk melakukan Revisi terhadap Pajak BBM terutama jenis Pertalite dimana untuk saat ini harganya termasuk mahal di seluruh Indonesia. "Ini jelas mencekik masyarakat karena sangat terbebani dengan tingginya harga Pertalite. Ditambah belakangan ini Premium sulit pula didapat. Jadi kita desak revisi pajak BBM ini," jelas Abdul Wahid, Ketua Fraksi PKB Riau, Rabu (24/01).

Lebih jauh disampaikan Dapil Inhil ini, melangitnya harga Pertalite ini karena nilai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan juga tinggi. Provinsi Riau menetapkan PBBKB sebesar 10%. Sementara untuk daerah lain jauh dibawah itu yang hanya berkisar 5%. Sehingqa harga Pertalite per liter di daerah lain jauh lebih murah dari di Riau. "Pajaknya saja sudah tinggi tentu harganya bertambah tinggi dari harga dasar yang ditetapkan Pusat," sebutnya juga.

Dikatakan juga oleh Ketua DPW PKB Riau ini, permasalahan lain menghimpit masyarakat ini dikarenakan pula pertumbuhan ekonomi masyarakat yang rendah yang hanya sekitar 2,5%.  "Berarti pajak tidak lagi bermanfaat atau berpihak pada masyarakat. Tapi malah memberatkan hingga mensengsarakan. Kemiskinan akan bertambah, Gubri harus segera revisi pajak BBM ini," pintanya.

Hal senada di tempat terpisah juga disampaikan oleh Anggota Dewan yang lain, Sugianto.  Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan pengkajian ulang terhadap tingginya PBBKB ini. Apalagi Provinsi Riau merupakan daerah penghasil minyak, sehingga mahalnya BBM ini jadi masuk salah satu yang dipertanyakan. "Kita di Komisi II akan mpertanyakan seputar hal ini pada unit terkait seperti Pertamina," tegasnya.

(MN/MCR)


[Ikuti Seputar Riau Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar