Dugaan Diskominfo & Persandian Pemkab Inhil Tidak Transparan Menilai Verifikasi Media Online

TEMBILAHAN, seputarriau.co - Adanya Dugaan ketidak transparanan dalam penilaian verifikasi penilaian Media Online di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL), Mendapat Kritikan dari Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan jurnalis Indonesia (PJI), Khamis (15/06/2017) di Kantor Diskominfo dan Persandian Kabupaten INHIL.

 

" Kenapa harga Sebuah Berita Pemkab Inhil ini Jauh dibawah Standar ?", pertanyaan ini diajukan Nasir Kepada PPTK Kominfo dan Persandian Pemkab Inhil. "bahkan harga satu Berita dibawah buruh kasar kerja sehari", ucap Nasir.

 

Rendahnya Nilai sebuah Berita media Online yang bekerja sama dengan Pemkab Inhil dinilai tidak Etis dan Tak  pantas untuk diberikan kepada beberapa Media Online sebagai Corong informasi Pemkab Inhil, hal ini disampaikan Oleh Sekertaris DPW PJI Prov. Riau, Muhammad Nasir, ST  " saya Setuju Nilai sebuah Berita Advetorial dan Infotorial ditentukan oleh daftar kualifikasi sebuah Media yang bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah, namun Harus ada pemaparan yang Gamblang dari Dinas Terkait dalam hal Transparansi dan Standar Penilaian Poin", Ungkap Nasir Kepada PPTK Kominfo dan Persandian Pemkab Inhil.

 

Satu Point yang dirincikan Nasir tentang Rating Alexa, " kalau Bersandar Dengan Alexa yang Menjadi standar Patokan Dinas ini dalam penilaian bobot kualifikasi saya Rasa tidak Ideal, Pasalnya Website Rating Alexa ini menawarakan Jasa Mengupgrade Rating (Menaikkan Rating Pengunjung* Red) Perusahan Rating Alexa ini bisa dibayar untuk mendongkrak Pengunjung sebuah Media Online", Rinci Nasir yang juga CEO Media Seputarriau. 

 

Ditambahkannya, " Harusnya ada Tabel Tabulasi yang mengerucut untuk Penilaian Point sebuah Media, Tentunya  dalam menilai sebuah media perlu transparansi Poin diawal Kerjasama Media dengan Pemkab, Sehingga Teman-teman media online bisa mengetahui dimana kekurangan, justru ketidak transparanan dibalik pengadaan Kerjasama media di pemkab Inhil merugikan Beberapa Media Online", Tambahnya.

 

Hal Senada disampaiakan Oleh Ketua PJI DPD Inhil, Drs. Shalehuddin MH, "Diawal Kerjasama Media denga Pemkab sebenarnya semua media sudah diajak ketemu langsung Briefing dengan bupati Wardan di Dinas Kominfo dan persandian Pemkab Inhil, Pemaparan Bupati Wardan sangat Jelas, semua media akan diakomodir dalam penjelasan Bupati kepada media", kata shalehuddin.

 

"Angka yang dikucurkan untuk kerjasama juga tidak kecil hampir 9 Milyar, Untuk Media Online 2 Milyar, Namun aktualisasi diawal kerjasama banyak ketidak Transparanan Diskominfo dan Persandian pemkab Inhil dinilai tidak Terbuka, sehingga beberapa media dirugikan", Ucap Shalehuddin.

 

Di Meja Kerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  Diskominfo dan Persandian Kabupaten Inhil, Hasbiantoro, SE Jelaskan tentang adanya penilaian berdasarkan Daftar Kualifikasi Media namun tidak dapat memaparkan dan menunjukkan Standar Penilaian Daftar Kualifikasi Media Tersebut.