Modus Ahok dalam memenangkan Pilkada dan Pilpres mendatang dengan KTP tanpa rekomendasi RT RW

JAKARTA, seputarriau.co - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, saat ini proses pembuatan KTP tak perlu lagi disertai surat rekomendasi dari ketua RT/RW. Sebab, saat ini data KTP sudah berbasis elektronik.

"Sekarang jadi Anda mau nyambung KTP asal terdapat di e-KTP semua data, enggak perlu lagi rekomendasi RT/RW," kata Ahok di Balai Kota, Senin (30/5/2016).

Dalam peraturan lama, proses pengajuan KTP memang membutuhkan rekomendasi dari ketua RT/RW.

Ahok menilai, diwajibkannya warga untuk mendapatkan surat rekomendasi dari ketua RT/RW sebenarnya hanya mempersulit karena sering kali ketua RT/RW tak berada di tempat.

Ahok kemudian menceritakan pengalaman tak mengenakannya berurusan dengan ketua RT/RW.

"Waktu saya mau nyambung KTP, minta surat pengantar dari RT/RW sampai pagi-pagi dia belum bangun saya sudah harus kerja. Saya pulang ke rumah sudah kemalaman, dia lagi makan malam enggak mau terima," cerita Ahok.


"Akhirnya, suruh Hansip buat ngurusin surat-surat itu. Kasih siapa duit? Ke Hansip. Itu jadi jaringan pungli akhirnya tanpa kita sadari," kata Ahok.

Sementara Itu salah satu aggota Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) Heru Akbar  Menanggapi, bahwa ini adalah salah satu strategi Ahok untuk mempermulus pembuatan KTP oleh pendatang-pendatang gelap ilegal dari dari cina,Sebagai mana kita tahu adanya eksudus besar-besaran dari cina ke indonesia saat ini.Oleh karena itu wajib kita tolak demi keselamatan bangsa dan negara yang sedang terancam oleh asing saat ini.

“itu taktik ahok untuk mempermulus KTP bagi imigran ilegal cina.Kan kalo sudah tidak ada surat dari lurah atau RT kita gak tahu itu orang luar atau tidak” kata Heru.

Herus juga menjelaskan ini berhubungan dengan pilkada dan pilpres nanti di mana Ahok bisa mendapatkan suara dari para pendatang ilegal cina yang sudah di buatkan KTP jakarta.
(MN/ KOMPAS)