Bupati Rohul Mengaku Telah Menyurati Dua Kali Kepada Plt Gubernur
PASIRPENGARAIAN, seputarriau.co - Terkait masalah pembahasan APBD Rokan Hulu (Rohul) Tahun Anggaran (TA) 2016, bupati Rohul Drs H Achmad MSi, mengakui telah dua kali menyurati Ptl Gubri Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rahman) untuk dapat memberikan fasilitas Pemkab Rohul dan DPRD Rohul guna melakukan pertemua dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut Achmad dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa Pemkab Rohul mengaharapkan dari Plt untuk bisa memfasilitasi Pemkab Rohul dan DPRD Rohul dalam menyambut sekaligus mengadakan pertemua dengan Mendagri, sehingga persoalan boleh tidaknya pembayaran hutang bisa dimasukkan ke dalam APBD Murni 2016 bisa terpecahkan.
"Kemarin saya telah dua kali mengirimkan surat kepada Plt Gubernur, dengan maksud agar Plt Gubernur bisa dengan segera memberikan fasilitas dalam melakukan pertemua dengan Mendagri. Artinya TAPD Pemkab Rohul dan Banggar DPRD Rohul bisa menjali menjadi satu visi dan mendapatkan pejelasan dari Mendagri," terangnya.
Seperti yang diketahui, Pembahasan KUA PPAS APBD Rohul Murni 2016 hingga kini masih mengalami jalan buntu. Tim TAPD Pemkab Rohul dan DPRD Rohul saling berbeda pendapat terkait pembayaran Hutang Kegiatan 2015.
Pemkab Rohul berpendapat, Pembayaran Hutang kegiatan 2015 wajib dibayarkan pada APBD Murni 2016, dan pembayarannya dilakukan berdasarkan Hasil Audit, sementara DPRD Rohul berpendapat sebaliknya, Pembayaran Hutang tidak bisa dilakukan di APBD Murni 2016, sebelum ada hasil Audit baik dari Inspektorat ataupun BPK. DPRD berpandangan, Pembayaran Hutang 2015 baru bisa dilakukan di APBD 2015, setelah hasil Audit keluar.
"DPRD tidak setuju kalau Hutang pihak ke 3 itu dibayarkan di APBD murni, tetapi berdasarkan mendagri itu harus dibayarkan. Kita hanya merujuk pada aturan, regulasi yang kita ikuti, sebelum dibayar tentu kita audit, mereka hanya bertahan tidak mau bayar," sebut Achmad.
Meski sudah dua kali menyampaikan Surat terkait penyelesaian Persoalan APBD Rohul Murni Ke PLT Gubri, Hingga Saat ini Pemrov Riau, tak kunjung menjadwalkan pertemuan antara TAPD, Banggar DPRD Rohul dan Juga Pemprov Riau untuk memfasilitasi persoalan ini. Hal ini menurutnya, semakin membuat, APBD Murni Rohul yang 5 bulan telah dibahas di DPRD rohul, semakin tidak jelas.
"Bagaimanapun juga APBD itu belanja pemerintah, geliat ekonoimi masyarakat dan penopang daya beli masyarakat, kita sudah rasakan, 4 bulan terakir APBD ini tidak terlaksana, lesunya ekonomi masyarakat, jadi kita berharap semua pihak arif dan bijaksana, ini untuk masyarakat," pungkasnya.
(IS/rtc)
LAINNYA
- Melalui Mobile RSUD Mandau,,Babinsa Lakukan Pendampingan Vaksinasi C-19
- Komisi II Melakukan Peninjauan Fasilitas PDAM yang Berada di Siak Kecil
- Bursa Inovasi Desa Kecamatan Tebing Tinggi Barat di Buka
- Kelurahan Air Putih Unggul dan Juara Umum MTQ Tingkat Kecamatan Tampan
- Pemkab. Meranti Bagikan 25 Ekor Hewan Qurban Ke Masjid dan Mushola
- Mandau Bermandikan Cahaya Lampu PJU, Kini Jalanan Nyaman dan Indah
Tulis Komentar