Biaya Makan Minum Pejabat Lebih Besar dari Anggaran Pembangunan

RENGAT, seputarriau.co – Pembangunan infrastruk di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada tahun 2018 ini, tidak dapat diharapkan banyak. Karena melalui anggaran yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Inhu hanya dianggarankan sebanyak Rp 31 Milyar lebih yang bersumber dari APBD dan Rp 28 Milyar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dengan total Rp 59 Milyar lebih. Anggaran tersebut jauh menurun dibanding tahun 2017 lalu yang secara keseluruan yakni APBD dan DAK dengan total Rp 147 Milyar lebih. Sementara jika dibanding dengan Bagian Umum  Setdakab Inhu pada tahun 2018 ini mencapai sekitar Rp 40 Milyar yang bersumber dari APBD 2018. “Benar anggaran belanja pembangunan di Dinas PUPR dengan total Rp 59 Milyar lebih,” ujar Plt Kadis PUPR Kabupaten Inhu Ir Yelpidar, Kamis (4/1). Menurutnya, anggaran yang ada diperuntukan pada empat bidang yang ada pada Dinas PUPR. Sehingga dari anggaran tersebut tetap ada untuk pembangunan jalan, boxculver tetapi tidak ada untuk pembangunan jembatan. Diakuinya, anggaran tersebut berkurang disbanding tahun 2017 lalu yang mencapai Rp 147 Milyar lebih. "Ini semua tidak lain akibat keterbatasan anggaran. Sehingga pembangunan yang ada dapat dilakukan secara bertahap," sebutnya. Dalam pada itu Sekretaris Komisi I DPRD Inhu Suroto ketika dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan anggaran di Bagian Umum Setdakab Inhu mencapai sekitar Rp 40 Milyar yang bersumber dari APBD 2018. "Saya tidak tau pasti jumlahnya, yang jelas dari anggaran yang diajukan saat pembahasan beberapa waktu lalu Bagian Umum mengajukan lebih dari Rp 40 Milyar. Bahkan sudah sempat dikurang sekitar Rp 4 Milyar," ujra Sekretaris Komisi I Suroto. Anggaran yang di poskan pada Bagian Umum Setdakab Inhu merupakan kegiatan seremonial berupa biaya makan minum untuk pejabat Pemkab Inhu seperti bupati, wakil bupati, sekda serta pejabat lainnya. "Datanya di kantor, saya lupa juga poin-poin yang telah dicoret kemaren," tambahnya. Saat pembahasan itu sambungnya, Komisi I mengurangi anggaran pada Bagian Umum dengan harapan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruk. Sehingga melalui pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. "Ternyata pengurangan anggaran pada Bagian Umum tersebut tidak dapat pula dialihkan untuk infrastruk. Sehingga anggaran yang sudah dikurangi itu menjadi silva," terangnya. Ditempat terpisah, Plt Sekdakab Inhu Ir H Hendrizal Msi mengatakan bahwa, anggaran pada Dinas PUPR dinilai sudah memadai dengan kondisi keuangan saat ini.  Bahkan penganggaran pada Dinas PUPR sudah mengacu kepada proporsional. "Penganggaran pada Dinas PURP sudah seimbang dengan jumlah anggaran pada ABPD," ujarnya singkat. (MN/ MCR)