Padang, seputarriau.co - 28 September 2026, Di tengah percepatan globalisasi modern, kita terjebak pada logika efisiensi dan eksploitasi. Hutan dipandang sebagai komoditas, gambut sebagai beban, dan mangrove sebagai penghambat investasi.
Padahal, krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang tiap tahun di 6 provinsi gambut, termasuk Riau, menjadi bukti ada yang hilang: akhlak dalam mengelola ekosistem.
Globalisasi memang membawa teknologi canggih, akses pasar, hingga AI untuk deteksi hotspot. Namun tanpa akhlak ekosistem, teknologi hanya menjadi alat pemadam, bukan pencegah.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026 membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang langsung di bawah Presiden adalah sinyal penting. Ini mengakhiri kekosongan pasca dibubarkannya BRGM akhir 2024. Langkah mengumpulkan 22 akademisi dari ITB, UI, IPB, BRIN, BMKG dan kampus luar negeri untuk diskusi 4 jam di Istana adalah ikhtiar mengembalikan sains sebagai kompas kebijakan.
Untuk itu, pengelolaan gambut ke depan harus berbasis *3 Akhlak Ekosistem:*
1. Akhlak Ilmiah: Mendengar Ilmu, Bukan Mengatur Alam
Kebijakan tidak boleh lagi berbasis asumsi. BPGMN harus menjadi jembatan agar riset kampus menjadi kebijakan negara. Sains adalah kompas, bukan pelengkap.
2. Akhlak Sosial: Desa Sebagai Penjaga, Bukan Penonton
Ada 41 juta masyarakat yang hidup di sekitar hidrologi gambut. Mereka bukan penyebab masalah, mereka adalah solusi. Pencegahan presisi berbasis desa dan penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) harus menjadi ruh BPGMN. Ketika masyarakat merasa memiliki, gambut akan terjaga.
3. Akhlak Ekonomi: Dari Ekstraktif ke Produktif Berkelanjutan
Masyarakat butuh mata pencaharian yang tidak membakar. Skema yang dibahas di Istana - sagu untuk investasi jangka panjang 8 tahun, kopi untuk jangka menengah, dan hortikultura untuk jangka pendek - adalah contoh hilirisasi yang berakhlak. Tidak hanya menanam, tapi mengolah dan memberi nilai.
Riau sebagai provinsi dengan bentang gambut terluas harus menjadi laboratorium akhlak ekosistem ini. Pencegahan jauh lebih murah, efektif, dan beradab dibanding pemadaman reaktif yang mahal.
> "Era globalisasi modern bukan alasan untuk tercerabut dari akar. Justru dengan teknologi dan keterbukaan informasi, kita bisa mengelola gambut dan mangrove dengan lebih berakhlak - ilmiah, partisipatif, dan berkelanjutan," ujar Nadirman Sianggai.
Maka kami mendorong tiga hal:
1. BPGMN melibatkan ulama, ninik mamak, dan tokoh adat Riau dalam struktur pencegahan.
2. Riset-riset kampus di Riau difasilitasi menjadi kebijakan daerah, bukan hanya menjadi laporan.
3. Edukasi akhlak ekosistem masuk dalam kurikulum penyuluh pertanian dan kehutanan.
Ekosistem bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk cucu cicit. Jika globalisasi tanpa akhlak akan menghabiskan gambut, maka globalisasi dengan akhlak akan menghidupkan gambut.
Penulis : Nadirman Sianggai - Riau