Pemuda Milenial : DPRD Kota Pekanbaru Focus Untuk Rakyat, Bukan Evaluasi Sekda

PEKANBARU, seputarriau.co  - Adanya permintaan dari beberapa anggota DPRD kota Pekanbaru kepada  Pj walikota agar mengevalusi dan mencopot jamil sebagai sekda menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, Menurut anggota dewan tersebut sejak M.Jamil memegang jabatan sebagai sekda, Pemko jadi banyak membuat hutang serta banyaknya aspirasi dari anggota DPRD yang tidak dilaksanakan. 

Hal tersebut disampaikan oleh beberapa dewan, diantaranya wakil DPRD dari Demorat anggota dewan dari pan dan PDI Perjuangan pada saat hari jadi Kota pekanbaru pada tanggal 23 Juni 2022.

Menurut Teva iris selaku Ketua Pemuda Millenial Pekanbaru bahwa sebagai anggota DPRD yang mewakili rakyat berhak untuk menyampaikan pendapatnya.Karena hal tersebut telah diatur oleh undang undang, Namun jangan sampai dalam mengutarakan pendapatnya bisa menimbulkan kekisruhan dan perpecahan dalam masyarakat.

Seharusnya saat ini anggota dewan fokus dengan tugas pokok dan fungsinya yakni memikirkan rakyat yang mereka wakili,agar rakyat yang kini tercekik dengan harga barang selangit dan perekonomian belum stabil.

" Anggota DPRD jangan membuat statement yang bisa menimbulkan konflik ditengah tengah masyarakat.Tapi dewan harusnya bisa jadi penyejuk serta turut memikirkan keadaan masyarakat, DPRD memang diberi amanat oleh rakyat agar bisa menjadi perwakilan untuk kepentingan masyarakat. Bukan mengurusi sebuah jabatan diPemerintahan, sebab itu bukan wewenangnya",ujar Teva Iris.

"Saat ini Pj walikota Muflihun baru menjabat baru sekitar satu bulan, Jadi jangan membuat suasana dipemerintahan kota Pekanbaru terasa panas. Sebab pernyataan dari anggota DPRD tersebut akan membuat hubungan antara Pj Walikota dan Sekda bisa renggang. Dikuatirkan nantinya bisa ada timbul kelempok kelompok yang setuju dan yang tidak setuju Sekda Pekanbaru dicopot", ujarnya. 

"Saat ini biarkanlah Pj Walikota Pekanbaru yang mengevaluasi akan kinerja jajarannya.Janganlah dibuat fiksi fiksi yang bisa mengganggu roda pemerintahan. Jika isu ini mengganggu roda pemerintahan bisa membuat warga Pekanbaru ikut merasakan efeknya dari pembangunan yang tersendat", tambahnya.

"Soal banyaknya hutang dan tidak terserapnya aspirasi yang disampaikan oleh dewan itu hal lumrah.Apalagi sudah lebih dari 2 tahun anggaran banyak terserap untuk menangani wabah virus Covid 19.Tentu  lebih diutamakan kepenanganan wabah tersebut, Namun karena pembangunan harus tetap berjalan demi masyarakat Pekanbaru,maka pemerintah Pekanbaru mensiasati dengan cara berhutang dan tunda bayar, Selain itu dengan anggaran yang banyak digunakan untuk biaya wabah, pasti akan berdampak pada banyaknya usulan yang akan diabaikan sementara oleh pemko Pekanbaru", imbuhnya.

"Jika memang ada usulan tidak terserap aspirasinya,vselaku dewan bisa menggunakan hak dalam bertanya pada pemerintah.Saat ini kita bersama haruslah bisa memciptakan suasana kondusif bukan lagi memperkeruh keadaan, Sebab masyarakat sangat membutuhkan pemerintah dan legislatif demi mempercepat pergerakan ekonomi.Jadi walaupun kini sudah memasuki tahun tahun politik jaganlah mencoba menghalalkan segala cara demi memperoleh popularitas pribadi dan kelompok", tutup Teva Iris.