
foto : Logo Ikatan keluarga Besar Pesisir
PELALAWAN, seputarriau.co - Masyarakat pesisir menuntut keadilan pemkab pelalawan, Tiga kecamatan wilayah pesisir yang ada dipelalawan antaranya kecamatan kuala kampar, kecamatan teluk meranti dan kecamatan pelalawan mengungkapkan kekecewannya terhadap pemerintahan kabupaten (pemkab) pelalawan terkait pembangunan yang pilih kasih. Protes ini dilatarbelakangi karena masyarakat dan tokoh pemuda pesisir merasa dianak tirikan oleh pemkab pelalawan. Fakta yg paling real adalah soal pembangunan infrastruktur.
Tokoh muda pesisir, lukman PM mengatakan pemkab tidak proporsional dan berlaku adil terhadap rakyat pesisir,
"Kami merasa adanya kesenjangan pembangunan antara masyarakat pesisir dengan daerah daratan, persoalan klasik sampai sekarangpun tidak ada perbaikan sampai saat ini infrastruktur jalan masih becek dan tergenang air", ungkap Lukman PM kepada Pewarta Seputarriau. Jum'at (18/03/2017)
Menurut Lukman PM, Pemkab pelalawan dimasa kepemimpinan HM. Haris selama 2 periode dirasa ada ketimpangan dalam prmbangunan daerah. Hal tersebut membuat masyarakat pesisir bergejolak dan akan segera melakukan temu akbar setiga kecamatan.
Hal senda disampaikan sekjend ikatan keluarga besar pesisir (IKBP) anto Riau mengungkapkan kekecewaanya terhadap sikap bupati HM. Haris yang terkesan tutup mata dan membiarkan daerah pesisir terlantar,
"Kami marasa ditinggalkan, sudah bertahun-tahun masa kepemerintahan beliu daerah kami masih saja seperti sebelum-sebelumnya, jalan yang becek tidak bisa dilalui saat-saat musim hujan ini. Kami bosan dengan janji-janjinya. Kalau hanya berjanji,burung Beo pun bisa."ucapnya
Disaat bersamaan Raden kusuma SE dan Jaka Endang selaku pemuda pesisir mengatakan pihaknya akan melakukan temu akbar keluarga besar dan pemuda pesisir.
"Kami akan segera lakukan temu akbar keluarga besar dan pemuda pesisir untuk melakukan boikot, tegasnya kepada seputar riau.
Saat seputar riau meminta tanggapan kepada Indra kampe dan Tengku Khairil k yang merupakan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kab. Pelalawan yang juga sebagai pemuda pesisir terkait wacana tersebut, ia enggan memberikan komentar.
(FL)