
Dumai , Seputarriau.co - Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai yakni UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) , resmi melakukan launching sekaligus sosialisasi Aplikasi Terintegrasi (Sakti) gunakan QRIS (Quick Respon Indonesian Standar (QRIS), perihal pembayaran retribusi uji Kir (Keur) kegiatan di laksanakan di Halaman Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Jalan Soekarno Hatta, Senin (13/6/2022).
Launching dan sosialisasi QRIS ini di lakukan Walikota Dumai H Paisal, SKM., MARS. yang di wakili Asisten 3 Pemko Dumai M .Syafi'i
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Bank Riau Kepri , komisi III DPRD Dumai H Hasrizal,Kasat Lantas Polres Dumai AKP Akira Ceria , Pimpinan Bank Bank Riau Kepri Cabang Dumai Emy Pratama , perwakilan Kadishub Provinsi Riau, Perwakilan Kepala BPTD Wilayah Riau dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dumai Devitra Romiza serta para tamu undangan lainnya.
M . Syafi'i selaku Asisten 3 dalam sambutan nya mengatakan Pemko Dumai telah berkolaborasi dengan semua pihak dan stakeholder untuk tingkatkan PAD, salah satunya mengurangi bahkan menghilangkan pembayaran tunai. Hal ini merupakan target Pemko, karena pembayaran tunai erat kaitannya dengan ketidak transparanan yang di lakukan oleh beberapa oknum.
"Saat ini era digital dan teknologi mempermudah pekerjaan. Penerapan teknologi untuk tingkatkan pelayanan serta PAD Dumai," ujar Syafi'i
Lebih lanjut Syafi, imengapresiasi aplikasi QRIS tersebut yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri. Kedepannya tidak hanya Kir, tetapi semua aspek tidak lagi menggunakan pembayaran tunai," terang nya.
Syafi'i juga minta bantuan dan dukungan Bank Riau Kepri untuk realisasikan pembayaran parkir non tunai tersebut.
" Sebab parkir salah satu penyumbang PAD terbesar APBD Dumai. Artinya pembayaran maupun retribusi yang harusnya masuk ke kas daerah dapat di optimalisasi, agar PAD meningkat, sehingga pembangunan juga meningkat.
“Dengan berkolaborasi tentu miliki kekuatan besar untuk mewujudkan.,” ujarnya.
Setelah launching penggunaan aplikasi QRIS oleh Syafi'i, pengurus salah satu perusahaan transportasi langsung lakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi.
Dinas Perhubungan Darat Wilayah 4 Riau Kepri yang di undang, kemudian peragakan alat Pengujian Kendaraan Bermotor Non Statis.
Plt Kadis Perhubungan Said Effendi, SE. mengucapkan terimakasih kepada Tim IT bank Riau Kepri yang telah berkerjasama, memberi akses host to host kepada Dishub, demi kesempurnaan aplikasi.
"Sebelumnya UPT PKB Bukit Jin akreditasi C. Karena akreditasi C, 3 tahun belakangan target PAD tak tercapai," jelas Said.
Saat Tim Dirjend Perhubungan Darat bersama BPTD Wilayah 4 Riau Kepri lakukan penilaian, maka UPT telah akreditasi A.
"Dengan sistem QRIS, UPT PKB saat ini sudah akreditasi A," ujar Said Effendi.
Beliau targetkan tahun depan, segala penerimaan PAD pada Dishub, akan di lakukan dengan sistem QRIS juga termasuk parkir, terang nya.
Said menjelaskan, Menurut data, ada 1.200 unit kendaraan berat beraktivitas di Kota Dumai. Jika Dumai memiliki alat Pengujian Kendaraan Bermotor Non Statis, maka ini akan mempermudah dan memperlancar operasional kendaraan yang butuh uji kir.
"Untuk itu mohon dukungan DPRD untuk pengadaan alat tersebut," ujar Said.
Suharto selaku Direktur Bank Riau Kepri, pada kesempatan tersebut mengungkapkan aplikasi BRK QRIS akan dapat mempermudah pembayaran di mana dan kapan saja.
"Miliki tag line Semudah Itu, aplikasi BRK QRIS permudah pembayaran di seluruh Indonesia, setiap saat," jelasnya.
"Kami berharap BRK berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," lanjut Suharto dengan pembayaran lewat QRIS maka akan langsung masuk ke rekening kas daerah dan pada 19 Mei lalu, DPRD Provinsi telah tetapkan perda perubahan AD/ART BRK jadi syariah.
Menurut pantauan Media Seputar Riau dilapangan Dalam launching ini ada pemandangan yang spesial karena pada launching Aplikasi Sakti tersebut turut menghadirkan mobil unit pemeriksaan layak fungsi kendaraan atau yang lebih dikenal dengan sebutan mobil Transformer milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
Laporan : Eva