Aliansi GEMMPAR Turun Ke DPRD dan Chevron, Berikut Pernyataan Sikap Orasinya

Senin, 12 November 2018 - 07:11:12 wib

PEKANBARU, seputarriau.co -Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Pemantau Riau (GEMMPAR) Turun Berorasi didepan Gedung DPRD Riau, Senin (12/11). Agenda Penyampaian aksi tersebut menyoroti dokumen biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD Riau, Diduga sebesar Rp 213 miliar pertahun yang telah berjalan menghabiskan Uang Negara selama 4 tahun dan Perjalanannya Dinasnya di Duga Fiktif.

Pernyataan Sikap GEMMPAR juga Menyuarakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp 2,6 triliun yang hingga saat ini belum dicairkan oleh pusat dan Menilai DPRD Riau Tidak Dianggap Peranannya Tidak Ada.

"Kita minta transparansi, bongkar dokumen biaya perjalanan dinas pimpinan dewan, Septina, Noviwaldy, dan seluruh jajaran anggota DPRD Riau lainnya yang mencapai Rp213 miliar. Selama 4 tahun sudah sebesar Rp852 miliar yang diduga fikitf," papar Korlap aksi Rian Tantola

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar APBD Povinsi Riau atas kegiatan multiyear segera diperiksa. Yakni Flyover SKA sebesar Rp159.384.265.000, Flyover Pasar Pagi Rp78.398.668.000, Gedung Mapolda Riau sebesar Rp170 miliar, dan Gedung Kejati Riau Rp94 miliar. Ditambah Megaproyek SPAM Rp50 miliar dan anggaran Rp126 miliar Jembatan Siak IV yang diduga tidak sesuai pelaksanaan kerja.

"Di Dinas PUPR, Kadis PUPR atas nama Dadang Eko Purwanto diduga menjadi saksi kunci dugaan terlibat monopoli dan menerima aliran dana sebesar 10 persen dari nilai penawaran oleh perusahaan pemenang lelang," terangnya.

"Dugaan jual beli kegiatan penunjukan langsung (PL) terindikasi kuat dengan jumlah anggaran Rp120 miliar diduga terjadi jual beri proyek, dari III UPT di Dinas PUPR yang diduga kuat terjadi jual beli proyek sebesar 18 persen dari Kadis PUPR melalui orang ketiga," paparnya lagi.

Tuntutan Massa juga menyoroti terhadap dugaan monopoli proyek dilingkungan Pemkab Kampar di ULP Kabupaten Kampar tahun 2018 atas 20 kegiatan lelang yang diduga dilakukan oleh Bupati Kampar Aziz Zaenal, anak Bupati Kampar Afrizal Hidayat, dan Anggota DPRD Kampar Hendra Yani, serta Kepala ULP dan Ketua Pokja Budi Abdullah dan Sekretaris Pokja Rahmat Faisal.

Massa GEMMPAR yang berjumlah Puluhan juga menuntut agar kekayaan Migas milik Provinsi Riau diotonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Riau.

Sementara itu, hingga aksi ini usai, tidak satupun anggota dewan yang menyambut massa. Massa pun bertolak untuk melanjutkan aksi ke Chevron, sesuai agenda yang telah dijadwalkan.

(MN/ GR)