Legislator Riau Kritisi Rumah layak Huni yang di Kerjakan PUPR
Senin, 27 November 2017 - 14:47:11 wib
PEKANBARU, seputarriau.co - Legislator di Komisi D DPRD Riau mengkritisi jalannya program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin di tahun 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
"Ini tetutama peruntukannya yang tidak tepat sasaran, jadi bahan evaluasi di tahun 2018," kata Ketua Komisi D DPRD Riau, Hardiyanto, Jumat (24/11) saat dikonfirmasi pers.
Kata dia, Program RLH yang sudah jalan di tahun 2017 ini ada beberapa catatan yang jadi bahan evaluasi bagi kalangan legislator ke PUPR.
"Dimana ada beberapa penerima tidak tepat sasaran, oknum Kades mengusulkan orang 'dekatnya'. Untuk di tahun 2018 agar tidak terulang lagi," kata dia.
Lebih jauh disampaikan oleh politisi Gerindra ini, diharapkan PUPR lebih teliti dan objektif terhadap penerima sesuai indikator penerima yang sudah ditetapkan.
"Untuk tahun 2018 akan diusulkan penambahan penggaran pembsngunannya. Satu unit pensmbahan berkisat Rp 5 hingga Rp10 juta dari sekitar Rp 60 juta sebelumnya," Hardiyanto menambahkan.
Diakui juga oleh Dapil Bengkalis-Dumai-Meranti ini, tiap daerah akan berbeda bentuk rumah dan biaya pembuatannya, dan ini sangat tergantung kondisi daerah si penerima.
"Daerah kita inikan tidak sama semuanya. Ada yang sulit grorafisnya, sehingga sulit dan mahal juga biaya pembangunannya. Ada yang bisa dibuat permanen, ada yang semi dan ada juga harus berbentuk panggung," kata dia.
(MN/ MCR)
-
Baca Juga :
-
-
-
-
-
@ 2015 Seputarriau.co, All Rights Reserved