Wan Abu Bakar : Saat Ini Pemerintahan Riau Belum Tampak

PEKANBARU, seputarriau.co - Wan Abu Bakar mengkritik pemerintahana Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Arsyadjuliandi Rachman belum sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan Wan ABu Bakar yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau menilai masa pemerintahan Andi Rahman ini sedang dalam keadaan galau.

 

"Saat sekarang ini perjalanan pemerintahan Provinsi Riau belum tampak. Yang sesuai dengan harapan rakyat," ucapnya ketika usai menghadiri silahturahmi bersama Ketua Syuro Parta Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Salim Segaf Al Jufri di Hotel Mutiara Merdeka.

 

Wan begitu ia biasa disapa mengatakan kegalauan pemerintahan Andi Rahman disebabkan status pelaksana tugas (Plt) yang saat ini masih tersemat. “Adanya status Plt ada keterbatasan, bukan sebagai gubernur penuh. Ini kegalauan yang saya nilai terhadap pelaksanaan pemerintah ini,” sebutnya.

 

Wan menjelaskan dengan status Plt Andi Rahman banyak pembangunan yang semestinya sudah bisa dilanjutkan malah terlambat dalam pengerjaan. Wajar saja rakyat menilai apa yang selama ini yang telah dilakukan Andi Rahman belum sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan ketika bersanding dengan Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun.

 

“Dampaknya Stagnasi. Banyak proyek tidak berjalan dengan baik. Sehingga membengkak anggaran kita yang merugikan masyarakat dan kabupaten/kota. Program pembangunan tidak terarah sebagai mana visi misi,” kata Wan.

 

Contoh yang nyata kata Wan, terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau samai saat ini masih terganjal untuk dibuat Peraturan Daerah (Perda). Padahal kabupaten dan kota se Riau sudah final membahas RTRW masing-masing, tinggal menunggu dari PRovinsi Riau.

 

Namun secara umum Wan Abu Bakar menilai Plt Gubernur Riau, Andi Rahman saat ini sudah terlaksana dengan baik. “Kalau untuk tugas pemerintahan yang sifatnya rutinitas, sudah bagus berjalan. Sekarang yang diperlukan hal-hal yang menjadi prioritas dan langkah kongkrit. Termasuk bersinergi dengan kota dan kabupaten berjalan sesuai dengan sendirinya. Perlu ada koordinator, makanya seharusnya Mendagri jadikan Andi Rahman segera jadi gubernur penuh. Jangan digantung, galau,” katanya.

 

Selain itu Wan menilai ada unsur politis terhadap Mendagri, Tjahjo Kumolo yang tak kunjung jadikan Andi Rahman sebagai Gubernur definitive. “Ada politik. Ini yang kita harap jangan dicampur adukkan politik dan hukum. Orang sudah jelas kasusnya (Annas Maamun), sudah diproses dan divonis. Makanya Mendagri segare tetapkan Andi Rahman sebagai gubernur definitif,” kata Wan.

 

 

(IS)