Pemprov Riau Tidak Akan Berikan Dana Untuk BUMD Pada 2018

PEKANBARU, seputarriau.co - Pemerintah Provinsi Riau tidak akan memberikan suntikan dana atau tambahan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2018. Karena sejauh ini BUMD yang selalu 'menyusu' melalui Anggaran pendapatan dan Belnaja Daerah (APBD) selalu dimanjakan dan tidak serius dalam menjalankan usaha.

Salah satunya adalah PT Riau Petroleum (RP). Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2002 namun sama sekali belum pernah memberikan dividen. Selama ini hanya menerima suntikan dana segar dari uang rakyat, tapi dividen nol.

Kepala Biro Ekonomi Riau, Darusman, kepada wartawan, Kamis (21/12) mengatakan bahwa PT Riau Petroleum memang sama sekali belum ada memberikan dividen bagi Pemprov Riau sebagai pemilik. Karena itu untuk tahun ke depan Pemprov tidak akan memberikan suntikan dana bagi PT Riau Petroleum dan BUMD lainnya.

"Jadi tidak dibenarkan lagi menyusu melalui APBD. BUMD diminta untuk meningkatkan dividen, termasuk PT Riau Petroleum yang diberi tugas untuk mendapatkan Participating Interest (PI) 10 Persen, bekerjasama dengan BUMN," tegas Darusman.

"PT Riau Petroleum bisa mengelola usaha seperti limbah B3 di chevron, batubara, air minum selagi ada core bisnisnya. Jangan hanya mengharapkan suntikan dana dari APBD," tambahnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2016 dividen terbesar BUMD hanya bisa diberikan oleh Bank Riau Kepri (BRK). Sedangkan BUMD lainnya, seperti PT Riau Investment Corporation (RIC) atau biasa juga disebut dengan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), sudah tidak pernah memberikan keuntungan sejak 2014 lalu. Begitu juga dengan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sejak 2013 juga tak memberikan keuntungan, kecuali pada 2011 Rp3 miliar serta 2012 Rp7 miliar.

Sementara untuk PT Bumi Siak Pusako (BSP), PT Penjaminan Perkreditan Daerah (Jamkrida) serta PT Askrida, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) terus berkelanjutan memberikan dividennya, meski yang diberikan tidak terlalu besar.

"Tahun 2017 ini belum tahu kita berapa dividen yang akan diberikan BUMD itu. Mereka masih mendatanya dan kita menunggu laporan dari BUMD," ungkap mantan Karo Humas Riau ini.

(MN/MCR)