TEMBILAHAN, seputarriau.co - Pembahasan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2018 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah memasuki babak akhir, hal tersebut ditandai dengan digelarnya penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Kabupaten Inhil dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (09/11/17) malam.
Penandatangan KUA-PPAS tersebut sebagai tindak lanjut dari pembahasan bersama yang telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait yang telah memperhatikan saran rekomendasi komisi sehingga KUA-PPAS dapat disepakati secara bersama-sama.
Bupati HM Wardan seusai kegiatan ketika diwawancara awak media menuturkan bahwa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 dengan nilai 2 Triliun 138 Milyar dan pembangunan Infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.
"Prioritas pertama masih Infrastruktur, percepatan perbaikan perkebunan kelapa rakyat dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan," jawab orang nomor satu Bumi Hamparan Kelapa Dunia tersebut saat diwawancarai awak media.
Dikatakanya juga, sesuai dengan penjadwalan yanh telah dibuat oleh DPRD Inhil, pada tanggal 27 November yang akan datang ditargetkan APBD TA 2018 ini sudah tuntas, untuk selanjutnya bisa kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk diperifikasi dan barulah kita sahkan untuk dilaksanakan.
(ADV. DPRD INHIL/ MN)