Terapkan Kotaku Dalam Program Penanggulangan kota tampa kumuh

DURI, seputarriau.co - Program Kota tanpa kumuh(kotaku) Memorendum program tahap II penyepakatan bersama dan rencana aksi penanganan kawasan kumuh Kab. Bengkalis Tahun 2017 yang di selenggarakan di gedung pertemuan Hotel anggraini, Kamis lalu (30/11/2017) sekitar Pukul 09.00 Wib.

Acara tersebut di hadiri oleh Dinas perumahan permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadaman Kebakaran, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RT, RW di Desa dan Kelurahan Kecamatan Mandau dan Batin Solapan.

Tenaga Ahli Kebijakan Publik di Provinsi Riau, Rusmani Said  paparkan tentang konsep Kotaku, Pembasan tentang Kotaku menurut peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No 2 tahun 2016, Membahas tentang Daerah-Daerah yang termasuk wilayah terkumuh yang akan masuk dalam program kotaku.

Tujuan Pertemuan kotaku adalah penyepakatan Baslane 100 0 100 berdasarkan Anggaran PNPU No 2 Tahun 2016 karena baslane digunakan untuk mengetahui permasalahan dari daerah kelurahan masing-masing dari hasil permasalahan diatas sebagai acuan UPD Kab. Bengkalis untuk menyusun program dan kegiatan yang berkaitan kumuh, Menyusun Memorandum program yang artinya antara masyarakat UPD yang terkait Pemerintah Daerah sepakat untuk penanganan kumuh berdasarkan permen PU No 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman.

"Masalah persampahan ada 7 Indikator kumuh   jadi untuk menanganinya bukan dinas kebersihan saja, artinya seluruh Dinas terkait ikut terlibat didalamnya karna untuk kebersihan ini membutuhkan Fisiknya yaitu ada bak sampah, ada pengangkutan sampah juga ada penyuluhan pengolahan sampah, artinya seluruh UPD harus terkait", Ungkap Rusman Said kepada media.

Lanjutnya, "Semacam itu sistem harus kita ciptakan karna melalui momerandum program ini itu bisa terwujud, karna itu sudah pencetus nasional tentang penanganan kumuh. ini sudah masuk RPJMN Nasional 2015-2019 dengan peraturan Presiden  no 2 tahun 2015", Sambung Rusman

"Anggarannya ini kalau yang dari pusat itu dari kementrian PUPR di bawah naungan Direktorat Jendral Penataan kawasan permukiman dan kalau yang dari Propinsi di bawah dinas Perumahan Kawasan  Permukiman dan Pertanahan ini sudah mengangarkan dari tahun 2017 dan seterusnya,yang Kab. Bengkalis semua UPD yang menganggarkan baik dari kebersihan dan Damkarnya, sampah, Drainase dan juga Air Bersih", Tutupnya

(DEW)