TEMBILAHAN, seputarriau.co - DPRD Inhil menilai kalau apa yang disajikan pemkab Inhil dalam buku LKPJ Tahun 2016, tidaklah lengkap, Kamis Malam (04/05/2017)
Hal itu membuat, gambaran umum kondisi daerah dalam tatanan kebijakan dan kondisi eksisting berkenaan dengan potensi daerah, keunggulan daerah, target capaian kesejahteraan, kelemahan daerah dan lain-lain menjadi sulit dalam penilaanya.
Selain itu, kekurangan data itu juga akan menyulitkan OPD dalam menetapkan target indikator kinerja Out ALL pada program kegiatan yang akan dicapai. Padahal keberhasilan sebuah kebijakan yang baik, tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable, dan akuntabel , sesuai dengan kondisi eksisting yang ada.
Edi Gunawan Beberkan Permasalahannya dalam Rapat Paripurna di DPRD Inhil, "Persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan, maka kepada Pemkab Inhil dalam hal ini, Bappeda Inhil haruslah membangun pusat data yang selalu mempunyai basis data", ujar Juru Bicara gabungan Komisi.
Data yang dimaksud, dikatakan Pentolan Partai Kebangkitan Bangsa Inhil itu, "harusnya lengkap, terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui serta menselaraskan dengan data serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS)", Tandas Edi Gunawan