Jakarta, seputarriau.co — PDI Perjuangan angkat suara soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sektor pendidikan setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot alokasi Rp223,5 triliun. Lewat unggahan resmi @moncongputih.official, partai berlambang banteng itu menegaskan tidak pernah mempersoalkan niat MBG, melainkan meminta pemerintah membuka data APBN pendidikan secara transparan dan rinci.
Bagi PDIP, keberlangsungan program di atas kertas berbeda dengan kecukupan anggarannya di lapangan. “Program bisa jalan, tapi cakupannya menyusut kalau ruang fiskal mengecil,” begitu inti pernyataan mereka. Sorotan muncul karena belanja di sektor lain, termasuk pendidikan, terasa tertekan sejak MBG digelontorkan.
Partai itu menekankan tidak menyebut program pendidikan dihentikan. Yang diminta adalah kejelasan: apakah ada pengurangan pagu, penundaan ekspansi, atau refocusing yang berdampak pada mutu layanan. Pemerintah sebelumnya menjamin Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan, namun PDIP mempertanyakan arah tren cakupan—naik, stagnan, atau terkoreksi.
PDIP mengingatkan bahwa persetujuan seluruh fraksi di Badan Anggaran DPR atas APBN bersifat paket kebijakan fiskal, tapi tidak menghapus hak pengawasan. Dengan amanat konstitusi 20 persen APBN untuk pendidikan, mereka menilai kualitas belanja, distribusi manfaat, dan keberlanjutan lebih penting ketimbang klaim formal “tidak dikurangi”.
Sebagai jalan keluar, PDIP meminta pemerintah merilis data komparatif sebelum-sesudah MBG: pagu anggaran, tren realisasi, dan proyeksi dampaknya terhadap mutu pendidikan. Transparansi, kata mereka, akan meredam polemik sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa tiap rupiah benar-benar berpihak pada masa depan generasi.