Opininesia, seputarriau.co - Gambar tersebut dengan jelas menggambarkan wajah plutokrasi sebuah sistem di mana kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh suara rakyat, melainkan oleh tebalnya dompet segelintir orang kaya. Dalam sistem ini, demokrasi hanyalah topeng; di baliknya, kebijakan negara tunduk pada kepentingan konglomerat dan pemilik modal besar.
Ketika uang menjadi bahasa utama kekuasaan, kebijakan publik pun disusun untuk melayani mereka yang sudah makmur, bukan mereka yang membutuhkan. Rakyat kecil terpinggirkan, suara mereka teredam oleh gemerincing uang lobi politik dan kapital besar.
Plutokrasi merusak keadilan sosial. Ia menciptakan kesenjangan ekstrem, memonopoli sumber daya, dan membiarkan ketidakadilan tumbuh subur. Negara yang dikuasai plutokrat tidak lagi bekerja demi kepentingan umum, melainkan demi memperkuat kekuasaan dan kekayaan para elit.
Jika kekuasaan politik ditentukan oleh kekayaan, maka yang miskin hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Perlawanan terhadap plutokrasi berarti merebut kembali makna sejati demokrasi: kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Eko-vinsent
#Jiwaumumnetral