PEKANBARU, seputarriau.co - Melihat potensi terhadap sumber daya alam yang melimpah di pulau Sumatera ini, memang sangat menjanjikan, namun sayangnya masyarkat sendiri belum sepenuhnya bisa menikmati dengan layak. Terbukti dari masih banyaknya daerah-daerah yang belum dialiri oleh listrik, salah satunya termasuk Provinsi Riau.
Bermacam persoalan yang serius yang ditanyani oleh pemerintah yang salah satunya energi migas, yaitu seperti mineral batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), listrik dan energi baru terbarukan dan konservasi energi yang menjadi sebuah pembahasan yang sangat serius oleh Sekjen ESDM, Dirjen Migas, BPH Migas, SKK Migas beserta 4 gubernur, yang diantaranya adalah Plt Gubernur, Gubernur Aceh, Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Wagub Kepulauan Riau (Kepri).
Rapat koordinasi ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Balai Gedung Serindit, Kediaman Gubernur Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (17/03/2016). Tidak hanya itu saja, rapat koordinasi ini juga turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Riau, juga para petinggi yang terkait.
Dalam rapat ini para gubernur memberikan paparan bagaimana persoalan yang terjadi saat ini di daerahnya terutama pada sektor energi. Mendengar hal tersebut Dirjen Migas, BPH Migas dan SKK Migas secara bergantian mamberikan jawaban yang terkait untuk menjawab permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.
"Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, terutama pada sektor energi. Namun sangat di sayangkan, masih banyak daerah-daerah yang belum merasakan nikmatnya kekayaan alam kita ini. Bahkan, untuk memperoleh enegri gas, di Kepri kita harus membangun pipa ke Singapura. 'Bak ayam mati di lumbung padi', tetapi seperti itulah kenyataannya saat sekarang ini," jelas Wagub Kepri, Nurdin Basirun, memaparkan.
Disamping itu, Disjen Migas Wiradmaja memberikan penjelasan menganai bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan anjloknya harga minyak dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian rakyat. Wiradmaja mengatakan, dalam 3 bulan sekali terus dilakukan penetapan harga baru terhadap BBM di pasaran yang mengacu kepada harga minyak dunia.
Tidak sampai disitu saja, Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman juga turut memaparkan dampak dan akibat yang dirasakan oleh rakyat Riau akibat dari anjloknya harga minyak dunia dengan berkurangnya APBD, terutama untuk daerah penghasil minyak, yaitu Riau. Hal tersebut, kata Plt, tentu saja mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
"Berdampak kepada turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, yang begitu jelas terasa terhadap perekonomian Riau, dan tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat," terang Andi.
Rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wakil Kepala SKK Migas M Zikrullah , Dirjen Migas Wiradmaja, Sekjen ESDM Teguh Pamuji, Kepala BPH Migas Andi Nurzaman Someng serta bupati/walikota se-Provinsi Riau serta petinggi terkait lainnya.
(IS/grc)